Golkar Minta Dana Kampanye Pilkada Tidak Dibatasi

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, menegaskan Fraksi Golkar siap menerima apa pun keputusan yang nantinya dihasilkan Komisi II terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), terutama terhadap usulan pemerintah yang menghendaki pemilihan bupati dan wali kota dilakukan lewat DPRD.

“Pada prinsipnya, mau dipilih langsung oleh rakyat atau lewat DPRD, kami oke-oke saja. Semuanya tergantung hasil lobi. Hanya Golkar memang belum mengambil keputusan, karena banyak fraksi yang belum siap,” ujar Agun saat dihubungi wartawan, Rabu (2/10).

Politisi Partai Golkar itumengatakan, partainya siap mengikuti keputusan bersama. Alasannya,  setiap sistem pemilihan memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun ada syaratnya, sistem harus diterapkan secara konsisten begitu nantinya ditetapkan.

Agun mencontohkan semisal nantinya disepakati pemilihan bupati dan wali kota tetap dilaksanakan secara langsung, maka tidak ada alasan membatasi dana kampanye. Karena sistem tersebut memang membutuhkan biaya politik yang sangat besar.

“Jadi tidak wajar bila ada fraksi yang menginginkan pendanaan kampanye calon bupati/wali kota dibatasi. Harusnya kalau setuju sistem langsung, jangan ada pembatasan dana kampanye dong. Itu nggak konsisten namanya,” ujar Agun.(gir/jpnn)