Golkar Minta KPK Tak Menggiring Opini soal Kasus e-KTP

jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengumbar pernyataan soal kasus e-KTP. Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan.
"Jangan dibuat gaduh dalam wacana-wacana, dalam opini-opini," ujar Mahyudin di Jakarta, Rabu (8/3).
Pernyataan Mahyudin itu untuk merespons keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang adanya nama-nama besar yang terlibat kasus e-KTP. Agus bahkan meyakini angka kerugian negara dalam kasus e-KTP yang mencapai Rp 2,5 triliun tak mungkin hanya melibatkan dua mantan pejabat Kemendagri.
Menurut Mahyudin, pernyataan ketua KPK itu menggiring opini sebelum proses persidangan berjalan. Mahyudin yang juga wakil ketua MPR itu pun meminta KPK tak terlalu mengumbar banyak pernyataan soal kasus e-KTP.
"Jangan terlalu banyak digoreng dalam wacana. Biar nanti semuanya terbuka dalam persidangan. Saya kira tidak perlu banyak statement banyak pihak dari penegak hukum," tuturnya.
Mahyudin juga menyinggung dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus itu. Dalam penilaian Mahyudin, bekas ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu pasti tak terlibat dalam kasus e-KTP.
“Mudah-mudahan tidak ada masalah sama beliau. Biar nanti semuanya terbuka dalam persidangan," pungkas Mahyudin.(dna/JPG)
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengumbar pernyataan soal kasus e-KTP. Pasalnya, hal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto