Golkar Minta Menteri Terlibat Korupsi Prioritas Diganti

JAKARTA - Politisi Partai Golongan Karya, Nudirman Munir, menyatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian Nudirman mendesak prioritas reshuffle untuk mencopot menteri-menteri yang menghalangi program pemberantasan korupsi.

"Reshuffle bagi kita hal ini sudah sering sekali. Itu merupakan hak prerogatif presiden, silahkan. Tapi hemat saya, kalau benar reshuffe mau dilakukan harus kepada menteri yang menghalangi pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Nudirman di Jakarta, Senin (19/9).

Namun anggota Komisi III DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu enggan menyebut nama menteri yang menghalangi pemberantasan korupsi. Nudirman justru menegaskan bahwa korupsi yang terjadi di negeri ini sebenarnya sudah terang benderang.

"Kalau korupsi dengan tersangkanya menteri, jelas ini membuat cacat secara hukum pemerintahan SBY," jelasnya.