Golkar: MKD Jangan 'Masuk Angin', Proses Laporan Sudirman Said

jpnn.com - JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait proses perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily berharap MKD tidak sampai ‘masuk angin’. Laporan Sudirman Said harus ditanggapi profesional, cepat, transparan, tidak ada yang ditutupi dan tanpa pandang bulu.

“MKD harus bekerja dengan profesional membuktikan kebenaran laporan tersebut. Apalagi seperti yang telah tersebar di media massa terdapat bukti rekaman yang menyatakan ucapan Setya Novanto menyebut nama-nama Luhut Pandjaitan (Menko Polhukam), dan tentu Presiden dan Wapres,” kata Ace di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, jika MKD tidak bekerja secara profesional dengan bukti-bukti yang ada, maka akan menimbulkan ketidakjelasan informasi dan cenderung bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi yang negatif. Apalagi ini menyeret-nyeret nama Ketua DPR yang merupakan Pimpinan Lembaga Negara yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya.

“Kejadian ini merupakan momentum yang tepat bagi DPR untuk membuka secara transparan peristiwa yang sesungguhnya. Inilah saatnya DPR mengembalikan kepercayaan publik. Tentu kita harus mengedepankan praduga tak bersalah sebelum bukti-bukti ini benar adanya,’ ujarnya.

Namun, lanjut Ace, bila benar tuduhan itu maka Ketua sudah seharusnya MKD harus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "MKD saat ini sedang disorot publik. Karena itu MKD tidak boleh 'masuk angin' dengan menutup-nutupi kasus ini. Ingat, saat ini era keterbukaan dan transparansi,” tegasnya.

Sebagai sesama kader Golkar, Ace mengaku sangat prihatin atas peristiwa ini. Bagaimanapun Setya Novanto adalah kader Golkar yang kini memegang jabatan sebagai Ketua DPR RI.

Krenanya, dia berharap Novanto juga bisa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar.(fat/jpnn)