Golkar Ngebet Jabatan Ketua MPR, Siapakah Jagonya?

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar secara terbuka menyatakan keinginannya akan jabatan ketua MPR. Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, jabatan ketua MPR akan dibicarakan dalam rapat partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.

"Tentu kami akan berunding antar-partai koalisi. Kemudian nanti siapa yang akan diusung," ucap Airlangga usai acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5).

Baca juga: Buka Puasa Bareng Jokowi, Airlangga Beber Keinginan Golkar Dapat Jabatan Ketua MPR

Airlangga menambahkan, komunikasi di antara sesama partai anggota KIK akan dimulai setelah 22 Mei. Dari hitungan sementara, PDI Perjuangan memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR sehingga berhak atas posisi ketua parlemen.

Adapun Golkar, kata Airlangga, berada di posisi kedua dalam hal perolehan kursi DPR. Karena itu, Golkar berhak menempatkan satu legislatornya sebagai wakil ketua DPR.

Namun, katanya, pola pengisian jabatan pimpinan MPR tidak seperti DPR. Sebab, ada sistem paket dalam pengisian pimpinan MPR yang harus dipilih melalui musyawarah ataupun voting.

“Konvensi koalisi pendukung Pak Presiden akan mendukung paket dalam (memilih pimpinan) MPR. Untuk itu karena Golkar pemenang kedua sebagai ketua MPR," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Anggap Wajar Keinginan Golkar soal Jabatan Ketua MPR