Golkar Ngotot Capim KPK Harus 10
Senin, 10 Oktober 2011 – 17:34 WIB

Golkar Ngotot Capim KPK Harus 10
JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar DPR RI tetap dengan pendiriannya soal jumlah calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Partai berlambang pohon beringin itu memutuskan tetap memilih 10 nama Capim KPK. Jadi, tegasnya, kalau DPR mau konsisten dengan UU yangg dibuatnya sendiri seharusnya 10 bukan delapan. "Terlepas suka tidak suka," tegas Bambang. Menurut dia, PG juga sepakat Ketua KPK Busyro Muqodas diberi kemudahan tidak lagi ikut seleksi di pansel maupun uji kelayakan di DPR.
"Kendati pengambilan keputusan untuk menentukan capim KPK delapan atau 10 oleh Komisi III dan Menkumham ditunda hingga Senin mendatang dengan berbagai alasan tertentu dari beberapa fraksi anggota koalisi, namun Fraksi Partai Golkar (PG) tetap pada pendirian bahwa calon pimpinan KPK haruslah 10, bukan delapan," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PG, Bambang Soesatyo, Senin (10/10), di Jakarta.
Baca Juga:
Dijelaskan Bambang, pilihan sikap itu berdasarkan pasal 30 angka sembilan dan 10 yang berbunyi, 'terhitung 14 hari kerja sejak diterima daftar nama calon dari pansel, Presiden menyampaikan nama calon sebanyak dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan DPR kemudian DPR wajib memilih lima calon yang dibutuhkan'.
Baca Juga:
JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar DPR RI tetap dengan pendiriannya soal jumlah calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Partai berlambang
BERITA TERKAIT
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya