Golkar Ngotot Loloskan Interpelasi

JAKARTA - Usaha Golkar mengusulkan hak interpelasi kasus Malaysia tidak surut. Upaya mereka tetap berjalan kendati dikritik Partai Demokrat, sesama anggota koalisi.  Demokrat menuding sikap Golkar itu tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab).

Namun, Golkar menegaskan bahwa hak interpelasi bukanlah sikap partai, melainkan hak anggota DPR. "Hak interpelasi itu adalah hak anggota dewan yang biasa," jelas Ketua Golkar Priyo Budi Santoso di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (1/9).

Menurut Priyo, Partai Demokrat seharusnya tidak perlu khawatir akan hak interpelasi. Sesuai dengan konteks, interpelasi merupakan hak bagi anggota dewan untuk bertanya kepada pemerintah. Hak tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hak angket yang pernah digulirkan DPR dalam kasus Century. "Itu hak biasa, tidak akan mengguncang negara," ujarnya.

Dalam konteks itu, Partai Demokrat mempertanyakan sikap Partai Golkar sebagai pimpinan Setgab. Priyo lantas menanyakan alasan Demokrat atas kritik tersebut. Sebab, yang menggulirkan hak interpelasi sejatinya bukan Partai Golkar. "Yang memulai kan PDIP, kemudian ditegaskan oleh PKB melalui Bu Lily (Lily Wahid, Red)," ujarnya.