Golkar Paksakan DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Minggu, 21 Agustus 2011 – 22:40 WIB
Legislator asal Golkar itu menegaskan, landasan untuk melakukan proses hukum terhadap keduanya sudah direkomendasikan oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR. "Jika proses hukum terus tersendat-sendat seperti sekarang ini, konfirmasi dari audit forensik BPK bisa saja memaksa DPR menggunakan HMP," kata Politisi Partai Golkar itu.
Diakui Bambang, proses HMP memang panjang dan konsekuensi logisnya akan sangat merepotkan pemerintah. Namun, kata dia, demi kebenaran dan keadilan, Tim Pengawas dari DPR untuk proses hukum skandal Bank Century tidak takut untuk menggalang dukungan demi tercapainya kuorum penggunaan HMP. (boy/jpnn)
JAKARTA - Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR tidak terhindarkan. Sebab, audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berjalan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik