Golkar: Panja Pajak Hanya Lips Service Penguasa

Apalagi Ditjen Pajak sekarang bertambah arogansinya dengan menuding Panja sebagai alat bargaining politik. "Buktikan, bargaining politiknya seperti apa. Kita ingin dibongkar semua demi kepentingan rakyat dan menyelamatkan penerimaan pajak agar pajak yang ribuan trilyun itu bisa dikembalikan. Tapi kita selalu dihajar dengan isu-isu murahan hingga isu pajak terhenti,” tegas Nudirman.

Sikap yang sama juga disampaikan anggota Komisi III lainnya, Ahmad Kurdi Moekri. Ia menyatakan, ketegasan sikap DPR (partai berkuasa) dibutuhkan untuk mengurai benang kusut penerimaan negara karena proses pengungkapan mega skandal pajak oleh pemerintah seolah jalan di tempat. Bahkan, kesannya sengaja berputar-putar tanpa kejelasan ujungnya.

“Yang kita saksikan memang muter-muter di tempat. Ini kayak lingkaran setan yang saling terkait. Karena dia (Gita Wirjawan-red) punya kedekatan dengan kekuasaan. Kalau sudah seperti itu berarti bermasalah. Artinya aliansi mafia pajak dengan kekuasaan luar biasa," ujar Moekri.

Politisi PPP ini menilai memang pemerintah berupaya untuk menutup-nutupi kasus pajak agar publik tidak selalu menyoroti skandal yang menyeret elit yang dekat dengan kekuasaan. "Buktinya, di DPR saja (hak angket) kalah. Artinya, betapa kekuasaan mengkooptasi parlemen untuk melindungi kalangan terdekatnya," tandasnya.