Golkar Pastikan Kawal Proses Hukum Markus Nari di KPK
jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar memastikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap kadernya yang juga anggota DPR, Markus Nari. Anggota Komisi II itu diganjar Pasal menghalang-halangi kasus penyidikan e-KTP di Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya punya prinsip apabila ada kader terkait dengan persoalan hukum, itu harus dihargai.
"Kami hormati langkah-langkah yang dilakukan KPK. Tapi untuk menjamin proses hukum berjalan dengan baik, maka Golkar menugaskan ketua bidang hukum dan HAM untuk mendampinginya," ujar Idrus di kediaman Ketua DPR Setya Novanto, Senin (5/6).
Pendampingan itu semata-mata dilakukan untuk memastikan proses hukum yang disangkakan terhadap kader partainya berjalan sesuai fakta-fakta hukum yang ada untuk mencapai keadilan.
"Sudah otomatis. Itu protap kami. Siapa yang terkait dengan proses hukum DPP yang mendampingi. Itu aja," tegas mantan politikus Senayan ini.(fat/jpnn)
DPP Partai Golkar memastikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap kadernya yang juga anggota DPR, Markus Nari. Anggota Komisi II itu diganjar
Redaktur & Reporter : Boy
- Ahmed Zaki Iskandar Minta Kader Golkar Bekerja Keras Memenangkan Ridwan Kamil-Suswono
- Golkar Dorong DPR Bentuk Panja untuk Memelototi Kasus Tom Lembong
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung
- Golkar Jakarta Instruksikan Kadernya Door-to-Door Demi Menangkan Ridwan Kamil-Suswono
- Golkar Gelar Acara Jumat Berkah dan Makan Gratis, Idrus Marham: Ini Perintah Ketum Bahlil Lahadalia
- Politikus Golkar Kritik Supian Suri soal Pengadaan Incinerator Depok