Golkar-PDIP Beda Sikap di Pansus

JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Angket skandal Bank Century, Gayus Lumbuun menegaskan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPR untuk memberikan penjelasan bisa menjadi penting apabila Panitia Angket memerlukan keterangan langsung soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

"Dari sisi legalistik, Perppu tersebut dijadikan payung hukum oleh pemerintah untuk mem-bailout Bank Century. Disisi lain, DPR telah menolak Perppu itu pada tanggal 18 Desember 2008. Agar masyarakat tidak bingung, maka penjelasan langsung dari presiden menjadi penting," kata Gayus Lumbuun di DPR, Senayan Jakarta, Jumat (11/12).

Saat didesak, apakah Panitia Angket sudah mengagendakan untuk kehadiran presiden di DPR, Gayus, yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu menjawab belum. "Itu sangat tergantung dari perkembangan yang terjadi di internal Panitia Angket. Tapi sikap Fraksi PDI-P sudah jelas, presiden diharapkan hadir di DPR," ujarnya.

Sementara itu, Penasihat Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa Golkar merasa belum perlu menghadirkan Presiden SBY ke Pansus. "Kami melihat presiden belum perlu hadir dan berharap tidak," tegas Priyo.