Golkar-PDIP Beda Sikap di Pansus

Walau Gayus dan Priyo masih bersikap bimbang soal perlu tidaknya presiden hadir di DPR, Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa kehadiran presiden sama sekali tidak diperlukan. "Berdasarkan data, informasi dan perkembangan yang akan terjadi, kami melihat tidak perlu presiden hadir di Panitia Angket karena SBY tidak terkait dengan skandal Century," tegasnya.

Dia mengakui presiden memang sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi. "Tapi posisi itu tidak serta-merta presiden harus bertanggung jawab terhadap kesalahan pembantunya. Kita lebih bersikap agar KPK harus bekerja. Pansus juga demikian, harus tetap melaksanakan pengawasannya di bidang politik," ucap mantan anggota KPU itu.

Pernyataan Anas yang menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat bekerja sesuai dengan data, informasi dan perkembangan, dinilai pengamat sebagai alasan yang mengada-ada. Sosiolog Tamrin Amal Tomagola menilai, data, informasi dan perkembangan adalah tiga hal yang sudah diolah sebelumnya. "Saya mengingatkan agar dalam bekerja DPR ini harus berangkat dari kenyataan dan logika apa adanya. Jangan menggunakan logika sebagaimana yang kita inginkan," kata Tamrin.

Kalau dari awal-awal ini Demokrat bersikap tidak perlu presiden hadir, itu logika yang diinginkan pra politisi Demokrat sendiri. "Saya pikir, para elit politik harus lebih mempercayai logika rakyat ketimbang logikanya sendiri yang cendrung ingin menang sendiri. Logika rakyat itu begini, Jusuf Kalla sebagai wapres sudah melarang Menkeu dan Gubernur BI mem-bailout Bank Century. Tapi itu tetap mereka lakukan. Pertanyaan logis adalah siapa yang memerintahkan hingga larangan JK itu dilabrak. Ini logika rakyat yang mudah dicerna dan dimengerti oleh semua kalangan," ungkap Tamrin Amal Tomagola. (fas/jpnn)