Golkar-PDIP Usut Pembelian MA-60
KPK Diharapkan Selidiki Potensi Kerugian Negara
Minggu, 15 Mei 2011 – 08:25 WIB
JAKARTA -- Dugaan pelanggaran dalam pengadaan pesawat MA-60 milik maskapai penerbangan Merpati terus menjadi perhatian khusus DPR. Dua fraksi besar, Partai Golkar dan PDIP, sepakat untuk mengusut tuntas kasus dugaan mark-up pembelian pesawat yang tidak memiliki standar Federasi Penerbangan Dunia (FAA) tersebut.
"Jika ada temuan, sebagai negara hukum, harus diusut tuntas tanpa tebang pilih," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham setelah menjadi pemateri pengaderan DPD Golkar DKI Jakarta kemarin (14/5).
Baca Juga:
Menurut Idrus, kecelakaan Merpati MA-60 di perairan Kaimana, Papua Barat, merupakan pintu masuk kasus dugaan penyalahgunaan tender pengadaan pesawat. Menjadi tugas anggota dewan mengawasi kasus itu. "Pembentukan pansus (panitia khusus) adalah salah satu cara. Tapi, prinsip Partai Golkar, hukum yang kita kedepankan," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR dari FPDIP Maruarar Sirait juga menegaskan perlunya penyelidikan lebih lanjut atas pesawat MA-60. Menurut Arar "sapaan akrab Maruarar" komisi XI masih perlu membuka tabir, siapa pihak yang melakukan pengadaan pesawat MA-60. "Perlu dibuka black box-nya, siapa inisiatornya, kenapa dari business to business menjadi G to G (kerja sama dua negara, Red)," kata Arar setelah menemui mantan Wapres Jusuf Kalla.
JAKARTA -- Dugaan pelanggaran dalam pengadaan pesawat MA-60 milik maskapai penerbangan Merpati terus menjadi perhatian khusus DPR. Dua fraksi besar,
BERITA TERKAIT
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Cak Udin: PKB Harus Modern Kalau Ingin Menang di 2029
- Prabowo Terganjal Beban Pemerintah Terdahulu Untuk Mengentaskan Kemiskinan
- Hasto Ungkap Perkembangan Terbaru Soal Kabar Pertemuan Megawati-Prabowo
- Komisi IV Dorong Pemda Aktif Berkontribusi Menyukseskan MBG