Golkar Persilakan Jokowi Tentukan Cawapres Sendiri
jpnn.com, JAKARTA - Usulan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie agar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partainya di Balikpapan membahas bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) belum sepenuhnya terakomodasi.
Sebab, hingga penutupan rapimnas ternyata Golkar belum membahas bakal cawapres secara rinci. Padahal, partai berlambang beringin hitam itu sudah memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, partainya berpandangan bahwa untuk posisi cawapres sebaiknya diserahkan sepenuhnya pada keputusan Jokowi.
"Kami persilakan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan penjaringan, seleksi dan komunikasi politik, termasuk kepada Golkar," kata Idrus di jelang penutupan Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5).
Menurut Idrus, Golkar memang punya peluang untuk menyodorkan kadernya sebagai cawapres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, katanya, harus ada proses-proses politik yang dijalani.
Idrus menambahkan, bisa saja cawapres Jokowi nanti adalah Ketua Umum Golkar Setya Novanto atau kader lainnya. "Ini hanya bisa terjadi bila komunikasi pada capres lebih intensif dan produktif dalam menjamin kemenangan 2019," ujarnya.
Ditemui terpisah, Novanto juga mengatakan, hanya Jokowi yang bisa menentukan cawapres pendampingnya pada pilpres mendatang. Menurut dia, sosok cawapres selain memiliki kemampuan juga mampu bekerja bersama demi kemajuan negara.
"Jangan sampai cawapres itu tidak ada chemistry dengan Presiden," katanya.
Setnov -panggilan akrab Novanto- pun mengaku menghargai usulan Aburizal. Terutama agar bakal cawapres pendamping Jokowi bisa mendongkrak elektabilitas Golkar.
Usulan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie agar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partainya di Balikpapan membahas bakal calon wakil
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto