Golkar Sepakati Draf Koalisi
Namun Mengaku Akan Tetap Mengkritisi Pemerintah
Kamis, 14 April 2011 – 11:58 WIB
JAKARTA— Partai Golkar mengaku sudah menyetujui draft Koalisi yang diajukan oleh Partai Demokrat melalui Sekretariat Gabungan (Setgab). Meski begitu, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Partai Golkar akan tetap bersuara kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarif Hassan, ikut menanggapi berkembangnya berbagai pandangan terkait pergantian Abu Rizal Bakrie dari posisi ketua harian Sekretariat Gabungan (Setgab). ‘’Ini hanya bagian dari evaluasi yang akan berlangsung terus,’’ kata Syarif.
‘’Kita setujui semua draft yang berubah, tapi tetap terbuka peluang untuk memberi koreksi dan kritik kalau ada program-program yang tidak sesuai,’’ kata Agung Laksono pada wartawan usai membuka Rapimnas dan Rakernas SOKSI di Hotel Peninsula, Jakarta, Kamis (14/4). Agung mengatakan, Golkar tetap berada di barisan pendukung jalannya pemerintahan SBY-Boediono hingga akhir. Namun makna koalisi secara tekhnis katanya bukan berarti harus selalu sependapat dan tidak boleh berbeda.
Baca Juga:
‘’Kalau soal sanksi dalam draft yang baru, saya sendiri belum baca. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah, hanya sebagai ketentuan saja. Setgab sempat dikatakan pisah ranjanglah, cerailah, tapi yang pasti Golkar tetap berkoalisi,’’ tegas Agung yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Baca Juga:
JAKARTA— Partai Golkar mengaku sudah menyetujui draft Koalisi yang diajukan oleh Partai Demokrat melalui Sekretariat Gabungan (Setgab). Meski
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kota Yogyakarta: Hasto-Wawan Berkomitmen Menciptakan Hunian Layak bagi Warga
- Jadikan Jatim Tetap Aman, Khofifah-Emil Didoakan Kiai NU Meraih Kemenangan
- SF Hariyanto & Irving Siap Bersinergi Kuat Membangun Siak Lebih Baik
- Sapa Warga Purwokerto, Jokowi dan Cagub Ahmad Luthfi Ngopi Bareng di Mal
- Borok Moral Persepi Terbongkar, Dewan Etik Punya Peran Ganda
- Jaringan Pemantau Pemilu Kembali Desak DKPP Pecat Pimpinan KPU & Bawaslu Lahat