Golkar Siap Dukung PT 5 Persen

"Jadi, hak konstitusionalnya, hak keterwakilan atau representasinya sebagai wakil rakyat, tetap dipenuhi. Tetapi, hak parpolnya untuk membentuk suatu fraksi tidak boleh," tegas Akbar. Dia menambahkan, penerapan PT bisa saja sampai daerah kalau penyederhanaan partai yang diinginkan mulai tingkat pusat sampai daerah. "Tapi, yang paling penting sebenarnya di tingkat pusat," katanya.

Usul peningkatan PT dari 2,5 persen menjadi lima persen itu ditolak Centre for Electoral Reform (CETRO), LSM yang concern terhadap persoalan kepemiluan. CETRO khawatir penerapan PT yang terlalu tinggi justru akan berdampak buruk bagi proses demokrasi.

"Tidak perlu dinaikkan, apalagi sampai lima persen. Saya khawatir itu menjadikan sistem demokrasi kita tertutup," kata Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay. Dia berpendapat, PT 2,5 persen sudah cukup.

Menurut Hadar, sistem demokrasi yang baik harus selalu bisa membuka ruang terhadap kekuatan politik baru yang mungkin mendapat dukungan masyarakat. Sebab, bisa saja masyarakat tiba-tiba menginginkan perubahan atau alternatif baru. "Tapi, mungkin itu tidak bisa digarap dalam sekali pemilu. Suatu parpol  langsung dapat lima persen," ujarnya. "Saya kira ini ulah-ulah untuk mengurangi saingan dan mengarahkan masyarakat memilih dia saja," sindir Hadar.