Golkar Surabaya Usulkan Arif Fathoni Jadi Wakil Ketua DPRD
![Golkar Surabaya Usulkan Arif Fathoni Jadi Wakil Ketua DPRD](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/08/11/dpd-golkar-surabaya-menggelar-rapat-pleno-untuk-mengusulkan-vxim.jpg)
jpnn.com, SURABAYA - DPD Golkar Surabaya mengusulkan Arif Fathoni untuk jabatan wakil ketua DPRD ibu kota Jawa Timur tersebut.
Diketahui Partai Golkar berhak mendapatkan satu unsur pimpinan DPRD Kota Surabaya setelah berhasil meraih posisi keempat dalam pemilu legislatif 2024 kemarin.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Heri Sugiono mengatakan bahwa ini merupakan prestasi terbaik yang diraih Golkar Surabaya.
Karena itu, ini harus terus ditingkatkan melalui kerja-kerja menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal dimasa yang akan datang.
“Tren Golkar Surabaya terus mengalami peningkatan, konsolidasi kader harus terus ditingkatkan, agar solid dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, ” ujar Heri, Minggu (11/8).
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Jawa Timur Blegur Prijanggono mengatakan rapat pleno mengusulkan 3 nama calon Pimpinan DPRD Surabaya, yaitu Arif Fathoni, Akmarawita Kadir, dan Agung Prasojo.
“Namun, masukan dan saran yang muncul dalam rapat pleno kali ini yang berharap Dik Toni (Arif Fathoni) menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya dari semua pengurus akan dicatat dalam berita acara rapat yang akan kami sampaikan ke DPP Partai Golkar,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni, menyatakan bahwa mekanisme internal telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari DPP Partai Golkar.
Arif Fathoni diusulkan Golkar Surabaya untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Surabaya
- Sekjen Golkar: Asuransi Pertanian ala Ahmad Ali-AKA Bikin Warga Semangat Bertani
- MQ Iswara Dilantik Sebagai Pimpinan DPRD Jabar, Hasnan Sungkar: Kader Terbaik Golkar
- 120 Anggota DPRD Jateng Dilantik, Terbanyak dari PDIP
- Stabilitas Politik Dinilai Bisa Mendukung Proses Keberpanjutan Pembangunan ke Depan
- Mazhab M&Q
- Berkas Pencalonan Dico Dikembalikan KPU, Pengamat: Bisa Diuji Ulang ke Bawaslu