Golkar Tandingan Sudah Bicara Pencalonan di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Perseteruan dua kubu di tubuh Partai Golkar berpotensi besar berimbas pada rebutan pengajuan calon kepala daerah di 204 daerah yang akan menggelar pilkada serentak November 2015.

Ini terjadi jika dualisme kepengurusan DPP Golkar tidak diselesaikan dalam waktu dekat. Misal dalam waktu dekat Menkumham Yassona Laoly menetapkan pengesahan salah satu kubu, hal itu masih bisa digugat di pengadilan, seperti yang terjadi dalam perseteruan dua kubu di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Potensi kedua kubu di Golkar juga akan memperebutkan pencalonan di pilkada, terlihat dari sikap kubu Golkar tandingan pimpinan Agung Laksono, yang sudah bicara soal pengusungan calon.

Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini DPP kubu Agung, Leo Nababan, mengklaim kubunya lah yang sah mewakili Golkar sebagai satu organisasi.

Soal pengusungan calon di pilkada, Leo menegaskan, Golkar kubu Agung menjamin prosesnya demokratis, memberi porsi yang besar kepada pengurus di daerah dalam penetapan nama.

"Golkar di bawah kepemimpinan Agung menghargai suara daerah. Dalam hal pengusungan calon bupati/walikota, pengurus DPD provinsi yang paling menentukan, meski SK tetap dari DPP. Sedang untuk calon gubernur, menjadi kewenangan DPP tapi tetap mendengar suara dari pengurus daerah," ujar Leo kepada JPNN, kemarin.

Siapa sih pengurus di daerah dari kubu Agung? Leo tidak berani mengklaim bahwa pengurus daerah di bawah kendali kubu Agung. "Kita tunggu saja lah, nanti ujung-ujungnya di pengadilan. Kita siap," tantang Leo.

Dia menyerukan agar semua anggota Fraksi Golkar di DPRD kabupaten/kota dan provinsi untuk tetap tenang. "Saya jamin (kubu Agung) tidak akan melakukan pemecatan-pemecatan. Tunggu saja, saatnya akan tiba. Demokratisasi akan berjalan di DPP Golkar," ujar mantan caleg DPR dari dapil Sumut 1 itu.