Golkar Tetap Ingin Bisa Kritisi SBY
Meski Gabung dengan Demokrat di Kabinet
Selasa, 14 Juli 2009 – 17:38 WIB
JAKARTA – Golkar ternyata tidak hanya sekedar memasang syarat mendapat kursi di cabinet dengan rencananya bergabung dalam koalisi dengan Partai Demokrat sebagai pendukung pemerintah. Partai yang mendapat peringkat kedua berdasarkan hasil pemilu legislatif itu ternyata juga meminta syarat lain meski nantinya sudah mendapat kursi di kabinet. Menurut Agung, Golkar sebenarnya lebih terbiasa berada di pemerintahan. Selain itu, Golkar juga sudah terbiasa melakukan kritik terhadap pemerintah dari dalam. Karenanya Agung membantah jika dirinya mendorong Golkar berkoalisi dengan Demokrat karena semata-mata kursi di cabinet. “Kalau (jatah) menteri itu tergantung Presiden," kilahnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, partainya jelas akan mengajukan syarat koalisi jika nantinya bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono. "Tentu kita akan mengajukan syarat untuk disepakati bersama. Kesepakatan tersebut intinya untuk memberikan ruang lebih besar bagi Golkar melakukan kritik," ujar Agung di gedung DPR RI, Selasa (14/7).
Baca Juga:
Agung yang juga Ketua DPR RI itu menambahkan, sebenarnya syarat yang akan diajukan Golkar untuk bisa melakukan kritik terhadap pemerintah meski ikut duduk di cabinet itu bukan untuk maneuver politik. Golkar, sambung Agung, memang menginginakn ruang untuk mengkritisi pemerintahan. “Jadi bukan untuk bermanuver. Ini juga sesuai dengan platform Golkar yang kritis, objektif dan proporsional,” lanjutnya.
Baca Juga:
JAKARTA – Golkar ternyata tidak hanya sekedar memasang syarat mendapat kursi di cabinet dengan rencananya bergabung dalam koalisi dengan Partai
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi