Golkar Tetap Kawal SBY-Boediono Hingga 2014

Dalam revisi UU bidang politik, Partai Golkar menilai perlu ada konstitusi yang lebih permanen dan berjangka panjang. Karena itu, penyerderhanaan sistem kepartaian perlu dilakukan untuk menguatkan sistem presidensial dan mengusulkan parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen.

Keempat, demi percepatan dan pemerataan pembangunan perlu dilakukan terobosan pembangunan melalui penguatan konsep membangun Indonesia dari Desa. Kelima, pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan.

Yang keenam, kedaulatan negara dan keamanan nasional adalah segala-galanya. Karena itu, kata Idrus, perlu ada respon yang komprehensif terhadap kehidupan kebangsaan dan kebijakan anggaran seperti peningkatan postur kekuatan TNI-Polri, serta peremajaan dan pemutakhiran alur utama sistem persenjataan (alutista).

Ketujuh, pendidikan dan kesehatan membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh. Kedelapan, optimalisasi pelaksanaan politik bebas aktif. Dan kesembilan, Golkar tetap terus berusaha mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. (awa/jpnn)