Golkar Tuding Demokrat Kangkangi Hukum

JAKARTA - Kasus mafia pajak Gayus Tambunan sepertinya bakal menjadi babak baru perubahan peta politik nasional. Menyusul terungkapnya kedok selancar Gayus ke Bali yang kemudian dikait-kaitkan dengan dugaan setting pertemuan dengan Aburizal Bakrie, belakangan kian membuat hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat merenggang.

Kerenggangan hubungan ini setidaknya bisa dilihat dari perang pernyataan politik dari kedua belah pihak yang makin terbuka. Politisi muda Partai Golkar Bambang Soesatyo misalnya, dengan nada sedikit tersinggung menolak keras statemen salah satu fungsionaris Partai Demokrat yang meminta agar seluruh kekuatan politik menghormati hukum. Bamsat –sapaan Bambang Soesatyo–  menilai, secara tidak langsung Partai Golkar seolah-olah telah bertindak melanggar hukum.

"Pernyataan pers Partai Demokrat yang menyeret-nyeret Partai Golkar sangat tendensius. Dikesankan seolah-olah selama ini Partai Golkar selalu menyalahi hukum dan memanfaatkan kekuasaan. Padahal yang terjadi justru Partai Demokrat-lah yang selama ini mengangkangi hukum," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Menurut Bamsat, pada banyak kasus Partai Demokrat jelas-jelas juga kerap memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Taruhlah terkait praktik-praktik pandang bulu dalam penegakan hukum, praktik melindungi para koruptor serta melemahkan dan mengkriminalisasi KPK dengan rekayasa hukum, di sini pemerintahan SBY dengan Partai Demokrat di belakangnya tentu yang paling harus bertanggungjawab.