Golkar Unggulkan Tiga Nama Capim KPK

Seperti diketahui, Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper tes capim KPK pertengahan Oktober 2011. Namun, sampai sekarang masih térjadi perdebatan terkait jumlah nama yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK di bawah pimpinan Patrialis Akbar. Jumlah delapan nama yang diajukan Pansel dianggap melanggar Undang-undang.

"Saya memberitahukan harus diperhatikan karena ada Undang-undang yang  dilanggar dan itu cacat hukum.  Pasal 30 ayat 10 Undang-undang KPK sudah jelas disebutkan wajib lima orang ditetapkan, kalau empat melanggar Undang-undang," tegas Nudirman.

"Kalau saya berpendapat jika pasal 30 ayat 10 tidak diubah, maka itu cacat hukum. Jalan keluarnya adalah Presiden keluarkan Perpu, batalkan pasal 30. Setelah itu kita perbaiki Undang-undang KPK dengan kata-kata yang lebih tegas," tambahnya.

Menurutnya, yang salah itu adalah pihak yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.