Golkar Usulkan Konsep Negara Kesejahteraan
Sabtu, 09 Juli 2011 – 06:19 WIB

Golkar Usulkan Konsep Negara Kesejahteraan
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menggaungkan konsep pembangunan ekonomi negara kesejahteraan (welfare state). Konsep ini diyakininya sebagai sebuah jalan tengah yang pas bagi Indonesia dalam cita-citanya menuju negara yang mandiri dan berdaulat. Lebih jauh, dalam konsepsi negara kesejahteraan, negara dan pemerintah tidak pasif, tetapi berperan besar dalam berjalannya roda perekonomian lewat intervensi di berbagai bidang, terutama yang bersifat strategis. ”Tetapi metode intervensi ini tidak lagi sama dengan cara tahun 1950-an yang kaku dan bersandar pada metode pemilikan langsung. Intervensi sekarang harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah efisiensi dan produktivitas,” katanya.
“Untuk mewujudkannya, maka pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan ekonomi, harus menyadari bahwa kepentingan dan kemandirian negara adalah instrumen utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” kata Aburizal dalam Seminar Nasional Politik dan Ekonomi Pancasila yang bertajuk "Revitalisasi Pancasila di Era Globalisasi" di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta.
Baca Juga:
Dalam pidatonya, Ical –sapaan Aburizal Bakrie– mengatakan, konsepsi negara kesejahteraan sekarang justru semakin relevan setelah terjadinya beberapa kali krisis besar dalam globalisasi, sebagaimana yang terjadi dua dan tiga tahun yang silam. “Konsep ini cukup efektif untuk Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menggaungkan konsep pembangunan ekonomi negara kesejahteraan (welfare state). Konsep ini
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik