Golkar Wacanakan Pemakzulan, MK Diminta Solid

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  tampaknya tidak bisa menahan diri dan ikut-ikutan mendeligitimasi lembaga Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang memprotes penerbitan Perppu MK sebagai buntut dari ditangkapnya Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar atas tuduhan menerima suap. Ia mengatakan seharusnya SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersama semua lembaga tinggi negara bekerja keras memulihkan kredibilitas MK di mata rakyat.

"Fungsi MK untuk membuat keputusan-keputusan yang legitimate harus ditegakan," kata Bambang, Sabtu (19/10).

Dijelaskan Bambang, menegakkan kembali fungsi MK sangat jelas urgensinya. Menurutnya, selain mengantisipasi kemungkinan munculnya sengketa baru dari rangkaian pemilihan kepala daerah, MK pun harus mengantisipasi progres dari proses hukum mega skandal Bank Century.

Akhir-akhir ini, lanjut dia, penyelidikan dan penyidikan kasus mega skandal Century mencatat sejumlah kemajuan, utamanya dari pengakuan Robert Tantular bekas pemilik Bank Century.
 
Karenanya, politikus Partai Golongan Karya itu mengatakan  MK harus dalam kondisi solid dan independen ketika DPR kelak memutuskan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas kasus Bank Century yang bisa mengarah kepada pemakzulan. "Oleh karena itu, MK tidak boleh dikooptasi oleh pemerintah atau Presiden SBY," tegasnya.

Menurutnya, Partai Golkar sendiri sampai saat ini belum memutuskan untuk menerima atau menolak Perppu tersebut.

Golkar masih mempelajari sekaligus melihat sejauhmana penolakan masyarakat atas Perppu yang sudah kehilangan momentum dan inkonstisional itu. "Karena melanggar UUD 1945," ucapnya.

Bambang secara pribadi menilai Perppu tersebut hanya akal-akalan dan kemungkinan besar merupakan bagian dari skenario penyelamatan rezim ini dari kasus hukum.