Golput 45 Persen, KPU Jateng Lepas Tangan
Selasa, 24 Juni 2008 – 10:53 WIB
SEMARANG – Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng menyisakan keprihatinan. Yakni, rendahnya tingkat partisipasi warga provinsi ini dalam menggunakan hak pilihnya. Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jateng menyebutkan bahwa angka golput dalam pilgub yang digelar Minggu (22/6) lalu mencapai 45 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding suara yang diperoleh sang pemenang, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih. Jago PDIP tersebut mengumpulkan suara sekitar 44 persen. “Jadi, itu bukan tanggungjawab kita,” ujarnya di sela-sela penghitungan suara di kantor KPUD Jateng JalanVeteran, Senin (23/6). “Kami hanya bertugas menyosialisasikan saja. Kita sudah kirim per TPS 10 selebaran. Jadi tidak ada alasan masyarakat tidak tahu Pilgub,” ujarnya.
Meski demikian, Ketua KPUD Jateng Fitriyah menolak anggapan bahwa tingginya angka golput merupakan cermin “gagalnya” (kinerja) lembaganya. Menurutnya, golput merupakan akibat lemahnya pendidikan politik di masyarakat.
Baca Juga:
Fitria mengaku tingginya angka golput yang mencapai 45 persen dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng memang tidak dipredikisi sebelumnya. Namun sekali lagi, ia menegaskan, masalah itu bukan berarti lantas menjadi tanggungjawab KPUD Jateng.
Menurutnya, pendidikan politik masyarakat merupakan tugas pemerintah daerah dan partai politik peserta Pilgub beserta ormas pendukungnya. Jika pendidikan politik tidak jalan, maka sampai kapanpun golput akan tetap tinggi.
Baca Juga:
Selain itu, Fitriyah beralasan, golput juga dimungkinkan karena masyarakat sudah apatis dengan semua calon. Ia menduga kelima pasangan calgub-cawagub Jateng tidak dipercaya masyarakat sehingga mereka malas memilih.
SEMARANG – Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng menyisakan keprihatinan. Yakni, rendahnya tingkat partisipasi warga provinsi ini dalam
BERITA TERKAIT
- Menpar Widiyanti Sampaikan 3 Poin Utama yang Perlu Diperbaiki di RUU Kepariwisataan
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Pengamat Sebut Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto Masih Omon-Omon
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- Rupanya DPR Tidak Diajak Konsultasi Soal Kebijakan Pengecer Dilarang Jual Gas Melon
- Kebijakan Bahlil Soal Penyaluran Elpiji 3 Kg Dibuat Mendadak, Bikin Rakyat Panik