Good News, Sejauh Ini Belum Ada Potensi Pengganggu Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan, pemerintah hingga saat ini belum menemukan indikasi tentang hal-hal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Menurutnya, masyarakat semakin sadar tentang pentingnya stabilitas keamanan.
"Sementara ini belum ada (indikasi yang menganggu stabilitas keamanan nasional, red). Sekarang ini saya rasa masyarakat semakin sadar dan paham masalah politik, kesadaran berpolitik ini berpengaruh pada stabilitas nasional," ujar Soedarmo di Jakarta, Kamis (17/8).
Meski demikian, pemerintah tetap waspada dan terus menyiapkan antisipasi atas segala kemungkinan buruk. Soedarmo menjelaskan, undang-undang sudah mengatur tentang upaya antisipasi dalam mencegah kerawanan jelang tahun politik.
Karena itu, katanya, pemerintah dan seluruh pihak terkait hanya perlu menjalankannya dengan baik. Dengan demikian pemilu dapat memberi hasil terbaik bagi Indonesia ke depan.
"Kami imbau masyarakat dan elite politik memahami semua aturan dan perundang-undangan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, sambung Soedarmo, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu dan ajakan pada perbuatan anarkis. "Diharapkan kesadaran semua pihak dan elemen untuk menjaga stabilitas keamanan, selama dan sesudah pelaksanaan baik pilkada maupun pemilu," pungkasnya.(gir/jpnn)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan, pemerintah hingga saat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai