GP Ansor Imbau Masyarakat Dukung Realokasi Subsidi Listrik
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai, kondisi politik nasional kembali 'gaduh'.
Setelah hiruk pikuk Pilkada DKI 2017, maraknya radikalisme agama, hingga tuntutan pembubaran ormas anti-Pancasila, kini isu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) memanas.
"Banyak pihak, termasuk politikus memberikan pernyataan yang tendensius, cenderung ngawur soal isu kenaikan TDL ini terhadap pemerintah. Saya menyayangkan. Harusnya sebelum bicara lihat data dulu biar komprehensif," kata salah satu Ketua PP GP Ansor yang membidangi Departemen Ekonomi Sumantri Suwarno, Jumat (17/6).
Hal itu, sambung Sumantri, bisa dilihat dari pernyataan beberapa politikus yang mulai memanas dengan melakukan penyerangan terhadap pemerintah.
Beberapa politikus menyebut rezim saat ini tidak prorakyat karena menaikkan tarif listrik dan mencabut subsidi listrik bagi rakyat tidak mampu.
Beberapa pihak bahkan meminta Menteri BUMN Ignasius Jonan dipecat karena
dianggap bertanggung jawab terhadap kenaikan tarif listrik.
Menurut Sumantri, berdasarkan kajian dan pantauan GP Ansor soal tarif listrik dapat disimpulkan beberapa poin.
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai, kondisi politik nasional kembali 'gaduh'.
- Sambut Delegasi Humanitarian Islam, Bang Addin: Selamat Datang di Rumah Toleransi
- Agustina Bicara Emisi Meningkat, Asap Hitam Trans Semarang & Tenaga Surya
- Bantuan Listrik Gratis Sasar 27.921 Rumah Tangga di Jawa Barat
- GP Ansor Bakal Polisikan Suswono Gegara Pernyataan Janda Kaya Nikahi Pengangguran
- PLN UIP MPA Bangun 577 Tower Transmisi 150 kV, Tambah Pasokan Listrik di Halmahera
- Ditjen Gatrik Perkuat Sinergi Pengawasan Ketenagalistrikan Pusat dan Daerah