GPDKR minta Iklan Pemilu Damai Diganti Jadi Pemilu Jurdil

jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (GPDKR) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mewujudkan azas jujur serta adil dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Para tokoh masyarakat ini mengingatkan hal tersebut karena khawatir melihat kondisi perpolitikan di tanah air jelang pemungutan suara, 14 Februari mendatang.

"Hentikan iklan pemilu damai, ganti itu dengan pemilu jurdil yang menghargai semua suara rakyat," ujar juru bicara GPDKR Adhi Massardie, di NAM Center, Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/2).

Menurut Adhi, belakangan ini terjadi kerusakan demokrasi sebagaimana disampaikan para tokoh bangsa, kalangan kampus, civil siciety, hingga tokoh agama.

"Pemilu ini ujian bagi calon pemimpin nasional di mana dasarnya adalah etika. Namun, etika justru dibunuh dengan mengorbankan MK dan KPU," ucapnya.

Pandangan senada juga dikemukakan pendukung GPDR lainnya, antara lain Bahtiar Chamsyah (mantan Mensos) dan Syahganda Nasional (Sabang Merauke Circle).

Kemudian, Mayjen TNI (Purn) Soenarko (mantan Dankopasus), Ahmad Yani (lawyer) dan Prof Hafidz Abbas (mantan Ketua Komnas HAM).

Mereka menilai pemilu sudah diwarnai kecurangan dan pelanggaran etika sejak awal penyelenggaraan.