GPMB: Selamatkan KPK dari 'Kekuatan Hitam'

JAKARTA - Tak hanya aktivis pemberantasan korupsi, kaum rohaniawan ternyata juga ikut mengamati kerja Tim 5 dalam memilih figur yang cocok untuk mengisi posisi pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Buktinya, sebanyak sembilan tokoh agama dan aktivis kerukunan beragama yang tergabung dalam wadah Gerakan Penegak Moral Bangsa (GPMB), menyebutkan bakal menolak pilihan Tim 5, jika dinilai tak sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebaliknya, menurut juru bicara GPMB, Ahmad Syafii Maarif, dukungan akan diberikan apabila figur yang dipilih sudah sesuai harapan masyarakat dan bukannya pendukung koruptor yang sengaja diselundupkan. Rabu (30/9), GPMB memang sengaja mendatangi KPK untuk memberikan dukungan, sekaligus menunjukkan keprihatinan mereka terhadap aksi pelemahan yang kini tengah dialami KPK.

Dalam wadah tersebut, selain ada Syafii Maarif selaku pendiri MAARIF Institute, bersama Raja Juli Antoni (Direktur Eksekutif MAARIF Institute), antara lain juga ada Kardinal Julius Darmaatmadja (Keuskupan Agung), Bhikku Sri Pannyavaro Mahathera (pemimpin Vihara Mendut/Vice President of World Budhis Sangha Council), Pdt Richard Daulay (Sekretaris Umum Perskekutuan Gereja-gereja Indonesia/PGI), serta Abdul Mu'ti dari PP Muhammadiyah. Berikutnya, masih ada Uung Sendana (Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), Nyoman Udayana Sangging (Sekretaris Pimpinan Pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia), serta Romo Benny Susetyo (Konferensi Waligereja Indonesia).

Lewat pernyataan sikap yang dibacakan Romo Benny, GPMB di kesempatan itu menegaskan bahwa melemahkan KPK berarti mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya tercantum cita-cita masyarakat adil-makmur. Makanya, demi tegaknya martabat bangsa katanya, GPMB sengaja datang ke KPK untuk memberikan kekuatan moral kepada semua orang yang masih memiliki hati nurani, untuk menyelamatkan KPK dari 'kekuatan hitam' yang saat ini merasuki elit politik Indonesia. GPMB pun menghimbau SBY dan para pemimpin politik lainnya untuk menggunakan kekuasaan guna memperkuat KPK. (pra/JPNN)