Grand Desain Gedung DPR Pernah Ditolak Periode Lalu

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muh Asri Anas memastikan bahwa DPD tidak akan ikut bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dengan rencana pembangunan gedung baru Parlemen Indonesia. "Dari awal DPD memang tidak dilibatkan membahas gran disain yang saat ini dimiliki DPR. Kalau DPR mau jalan, silakan, DPD tidak akan ikut rencana itu," tegas Asri Anas.

Dari penelusuran DPD terhadap gran disain yang saat ini diusung DPR, lanjut Asri, memang terkesan dipaksakan dan muncul secara tiba-tiba. "Apalagi seperti yang prasyaratkan oleh Darul Siska yang meminta gran disain komplek parlemen ini harus disayembarakan. Proses tersebut tidak kami temukan itu," kata Muh Asri Anas.

Selain itu, pengamat parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menuding DPR sebagai institusi yang sangat arogan dalam menggunakan anggaran negara. Mestinya, kata Sebastian, rencana pembangunan komplek parlemen ini harus mengikutsertakan DPD dan MPR. Ketiga institusi tersebut harus duduk bersama membahas rencana tersebut."Tapi karena DPR ini memang sangat arogan dan secara institusi pemegang hak budget, maka DPR seenaknya saja mengalokasikan uang rakyat sebanyak Rp1,8 triliun untuk pembangunan gedung DPR," tegasnya.

Selain melihat DPR arogan, Sebastian Salang juga menyatakan kehebatan Kesekjenan DPR dalam menggolkan mega proyek ini karena belum satu tahun DPR periode 2009-2014 bertugas ternyata Kesekjenan mampu meyakinkan DPR agar pembangunan gedung baru DPR segera dimulai.