Grasi Corby, SBY Dianggap Tak Langgar Konstitusi

Dia mencontohkan, grasi itu juga pernah diberikan kepada mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani yang ketika itu dalam kondisi sakit parah. "Itu juga diatur Undang-undang dan persyaratannya sudah dipenuhi," ujarnya.

Di satu sisi, kata Andi, dalam pemberian grasi ada pertimbangan hukum dan sisi lain juga dipertimbanhkan hak asasi manusia yang juga diatur UU. "Hak Prerogatif presiden ini dijamin konstitusi. Narapidana juga punya hak untuk mendapat grasi. Itu hak asasi dia," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat, Ichsan Modjo, mengatakan, apa yang telah dilakukan presiden merupakan investasi good will untuk perjuangan domestik. Menurutnya, banyak juga masalah hukum yang dihadapi WNI di luar negeri, bukan hanya di Australia, tapi juga di Malaysia, Arab Saudi bahkan di negara Timur Tengah.

"Grasi yang diberikan itu berdasarkan elemen kemanusiaan dan tata cara berhubungan internasional. Grasi merupakan keputusan politik yang dilakukan setelah proses hukum selesai," katanya.