Greenpeace Dituding Terapkan Standar Ganda

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera memanggil pimpinan Greenpeace Indonesia guna memberi klarifikasi tentang misi lingkungannya di Indonesia karena telah menggunakan standar ganda dalam operasionalnya untuk kepentingan politik dan ekonomi penyandang dana Greenpeace.

“Pemerintah dan DPR harus memanggil Greenpeace Indonesia untuk menglarifikasi standar ganda misi lingkungannya untuk kepentingan pihak penyandang dananya seperti Freeport, Exxon Mobil, IMF, Bank Dunia dan industri besar di Amerika dan Eropa," tegas Boni Hargens saat peluncuran buku “Menguak Dusta-dusta Greenpeace” karya Syarif Hidayatullah, di Pressroom DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Kamis (2/12).

Kalau perlu, kata Boni, dilakukan audit keuangan terhdap Greenpeace sehingga jelas sumber dana dan penggunaan uangnya. Boni mengakui, selama ini rekomendasi Greenpeace sebagai LSM yang peduli terhadap keutuhan alam di berbagai belahan dunia memang banyak memberi kontribusi positif.

Namun dalam perjalanannya, Greenpeace mulai menyimpang dengan membawa misi kepentingan ekonomi dan politik dengan membatasi pembukaan lahan kelapa sawit di Indonesia. Padahal,kata Boni, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Sementara oil seeds itu di negara-negara lain tidak dibatasi,” ungkap Boni.