Gubernur Aceh Dituntut Kelola Tata Pemerintahan

JAKARTA - Sejak dilantik pada 25 Juni 2012 lalu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manay, masih menjalankan program serta APBD Gubernur sebelumnya. Namun, untuk 2013 ini, Zaini-Muzakir sudah menjalan program dan APBD sendiri. Untuk itu, agar program dan APBD berjalan sesuai rencana, Zaini-Muzakir harus mempriotaskan program tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, walaupun APBD 2013 untuk provinsi Aceh belum sepenuhnya diselesaikan, namun Gubernur Aceh harus sejak dini mempersiapkan program dan hal apa saja yang harus diprioritaskan untuk membangun Aceh menjadi lebih baik dari semua bidang.

Setidaknya terdapat tiga aspek yang harus diprioritaskan, pertama, membangun tata kelola pemerintahan yang secara legitimasi bersih dari korupsi agar program-program pemerintahan lainnya dapat berjalan dengan tanpa terganggu masalah hukum.

"Ini hal utama yang harus diprioritaskan Gubernur Aceh serta wakilnya untuk 2013 ini," ujarnya kepada JPNN di Jakarta, Kamis (3/1).