Gubernur Aceh Dituntut Kelola Tata Pemerintahan

Ketiga, tambah Arie, harus perkuat orientasi perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Pasalnya, di Aceh masih terdapat fraksi-fraksi masyarakat akibat dahulunya terdapat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apabila hal itu tetap dibiarkan, tentunya akan mengganggu berjalan jalan pemerintahan di Aceh. "Apabila ketiga hal tersebut diprioritaskan oleh gubernur Aceh, maka seluruh program gubernur Aceh akan berjalan dengan baik," tandasnya.

Mengenai dana bantuan sosial (bansos) di Aceh yang masih tidak tepat sasaran, kata Arie, bansos di Aceh harus ditata ulang. Mulai dari subjek pengelolahan bansos, pengawasan penyaluran bansos lebih diperketat, bansos jangan berhenti di proyek dan jangan memperkaya elit. Bansos harus tetap sasaran jangan hanya mengandalkan proyek dan program-program. "Tata ulang semuanya bansos itu, karena jelang pemilu bansos rawan diselewengkan. Sehingga itu harus diwaspadai," tegas Arie.

Namun, dari keseluruhan itu, apakah gubernur Aceh perlu merombak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintahan Aceh atau tidak, Arie menuturkan, menjamin terlebih dahulu reformasi birokrasi di pemerintahan Aceh. Hal itu perlu dilakukan agar pemerintahan tersistem dengan baik terlebih dahulu. "Kalau perlu dirombak silakan, itu gubernur yang tahu. Tapi yang terpenting jangan terjebak reformasi birokrasi di politisir," tutur Arie. (mrk/jpnn)