Gubernur Anies Hanya Punya Waktu 30 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Gubernur Anies Baswedan untuk membereskan malaadministrasi terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan LAHP Ombudsman Jakarta Raya, ada empat tindakan malaadministrasi terkait kebijakan tersebut.

"Ada empat poin permintaan Ombudsman kepada Pemprov DKI untuk melakukan tindakan korektif," kata Plt Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/3).

Dominikus menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta terhitung sejak penyerahan LAHP. Nantinya, Pemprov DKI wajib melaporkan secara berkala perkembangan terkait malaadministrasi tersebut.

Jika Pemprov DKI tidak melakukan tindakan korektif pada jangka waktu yang ditentukan, maka pihaknya pun akan melanjutkan ke tingkat rekomendasi.

"Rekomendasi ini tentunya melalui pimpinan Ombudsman RI yang 9 orang itu. Dan menurut Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia pasal 38, rekomendasi itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Menurut UU Ombudsman, Pemprov DKI bisa dikenakan sanksi administrasif jika tidak mengambil langkah korektif.

"Di pasal 39 disebutkan bahwa kalau terlapor atau atasan terlapor yang diberikan rekomendasi oleh Ombudsman tidak melaksanakan rekomendasi maka ada sanksi," pungkasnya. (eve/jpc)