Gubernur: Banjir tak Bisa Diatasi, Bikin Perahu Saja

Soal lahan pascatambang, sebelumnya Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta areal lima konsesi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diciutkan. “Surat permintaan dari wali kota sudah dikirim tapi belum ada respons,” katanya.

Bagaimana dengan kuasa pertambangan (izin usaha pertambangan) yang notabenenya diterbitkan Pemkot Samarinda? Nusyirwan mengatakan, dari 63 izin tambang di Samarinda -- termasuk lima PKP2B, perusahaan yang beroperasi baru 30 alias setengahnya.

“Belum semuanya tapi kami sudah menghadapi problem begini. Saya sudah minta Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi, Red) menginventarisasi perusahaan yang tidak jalan reklamasinya. Ternyata ada 25 tambang yang tidak ideal menjalankan reklamasi. Kami sudah tegur mereka,” katanya. (ri)