Gubernur Banten Sampai Minta Bantuan Jokowi soal Ini

"Iya (sudah berkirim surat ke presiden)," ujarnya dilansir Banten Raya, Minggu (10/5).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan sehingga terbitnya surat permohonan bantuan kepada Presiden. Salah satunya berkaitan dengan upaya penyelamatan dana di kas daerah (kasda).

"Ya jelaslah ini upaya menyelamatkan krisis likuiditasnya BB (Bank Banten-red). Juga memastikan dana kasda dapat diselematkan," katanya.

Disinggung adanya kesalahan urutan nomor surat ke presiden, Rina menegaskan tak perlu diperdebatkan. Menurutnya, yang terpenting adalah subtansi yang disampaikan. "Yang terpenting substansinya," tuturnya.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, ada sejumlah catatan yang menjadi sorotan pihaknya terhadap apa yang disampaikan gubernur ke presiden dalam suratnya. Pertama, pembahasan dalam surat itu antara Bank Banten, BJB dan Pemprov Banten.

"Pembahasan tidak melibatkan Pemprov Jabar. Padahal LOi adalah antara Pemprov Banten dan Jabar. Gubernur Ngebet merger ke BJB tapi Gubernur Jabar kayaknya enggak peduli," paparnya.

Lebih lanjut wakil rakyat asal Kabupaten Pandeglang itu juga menyoroti, keteledoran redaksional untuk surat yang akan dikirimkan ke presiden. Dia masih menemukan kesalahan elementer urutan nomor poin dari empat yang langsung loncat ke poin enam.

"Nomor lima kok enggak ada? dari empat langsung keenam. Teledor, ini surat ke presiden seperti ini," tegasnya.