Gubernur Baru BI Harus Lebih Berpihak pada UMKM

“Fakta-fakta ini tentu harus menjadi perhatian gubernur BI periode mendatang. Apalagi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun,” kata William.
Dia menambahkan, peningkatan fungsi intermediasi adalah keniscayaan agar pelaku UMKM dapat berekspansi hingga menembus pasar ekspor.
BI pada periode kepemimpinan Agus juga telah memiliki program pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Bentuknya adalah pengembangan klaster berupa sekelompok UMKM di sektor-sektor penyumbang inflasi. Mulai bawang putih, cabai merah hingga padi.
Tercatat sudah 169 klaster yang dikembangkan dengan meliputi 20 komoditas ketahanan pangan di 44 Kantor Perwakilan BI.
Klaster-klaster itu memanfaatkan lahan seluas 6.298 hektare dan menyerap 29.250 tenaga kerja.
“Siapa pun yang menjadi gubernur BI tentunya tak perlu ragu melanjutkan program tersebut. Jangan ada sikap alergi meneruskan kebijakan baik dari pemimpin sebelumnya. Apalagi, inflasi berkorelasi dengan tingkat suku bunga yang jadi bagian dari kebijakan moneter BI,” kata William.
Dia juga berharap gubernur BI pengganti Agus bisa melanjutkan pencapaian periode sebelumnya, termasuk di sektor UMKM.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo akan meletakkan jabatannya pada Mei 2018.
- Digitalisasi Transaksi Dorong UMKM Pontianak Bersaing di Kancah Nasional
- Keren! Rumah Tamadun Ubah Limbah Jadi Lapangan Kerja Bagi Perempuan dan Warga Binaan
- Sukses Sebelum 30: Eks Pegawai Sukses Merintis Brand Lokal Kingman Bersama Shopee
- Bea Cukai Dorong Potensi Daerah ke Pasar Global dengan Gencar Sosialisasi Ekspor
- ASIPPINDO Dukung Perluasan Askses Pembiayaan Inklusif Bagi Pelaku UMKM
- Beri Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor, Bea Cukai Cikarang Kunjungi Baragakai