Gubernur Baru BI Harus Lebih Berpihak pada UMKM
“Fakta-fakta ini tentu harus menjadi perhatian gubernur BI periode mendatang. Apalagi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun,” kata William.
Dia menambahkan, peningkatan fungsi intermediasi adalah keniscayaan agar pelaku UMKM dapat berekspansi hingga menembus pasar ekspor.
BI pada periode kepemimpinan Agus juga telah memiliki program pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Bentuknya adalah pengembangan klaster berupa sekelompok UMKM di sektor-sektor penyumbang inflasi. Mulai bawang putih, cabai merah hingga padi.
Tercatat sudah 169 klaster yang dikembangkan dengan meliputi 20 komoditas ketahanan pangan di 44 Kantor Perwakilan BI.
Klaster-klaster itu memanfaatkan lahan seluas 6.298 hektare dan menyerap 29.250 tenaga kerja.
“Siapa pun yang menjadi gubernur BI tentunya tak perlu ragu melanjutkan program tersebut. Jangan ada sikap alergi meneruskan kebijakan baik dari pemimpin sebelumnya. Apalagi, inflasi berkorelasi dengan tingkat suku bunga yang jadi bagian dari kebijakan moneter BI,” kata William.
Dia juga berharap gubernur BI pengganti Agus bisa melanjutkan pencapaian periode sebelumnya, termasuk di sektor UMKM.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo akan meletakkan jabatannya pada Mei 2018.
- Buka Peluang Pasar UMKM ke Luar Negeri, Bea Cukai Tingkatkan Sinergi Antarinstansi
- Perluas Akses Pembiayaan UMKM, BNI Gandeng Batumbu
- OJK: Hadirnya PP 47/2024 Berdampak Positif Bagi Keberlangsungan UMKM ke Depan
- Peruri dan BPR Percepat Layanan Keuangan Digital bagi UMKM
- Sebanyak 90 Ribu Pengunjung Hadiri SIAL Interfood 2024
- Ini Cara Bea Cukai Dorong UMKM Naik Kelas di Pasuruan, Tanjungpinang, dan Jambi