Gubernur Dipilih DPRD untuk Tekan Politik Uang
Proses Pemilihan Diyakini Lebih Mudah
Kamis, 18 Agustus 2011 – 23:03 WIB
Pada kesempatan itu Gamawan juga melontarkan usul pemerintah tentang kepala daerah dam wakilnya dipilih secara terpisah. Mekanismenya, kepala daerah yang terpilih akan diberi kewenangan untuk memilih wakilnya.
Pertimbangannya, juga demi efisiensi, efektifitas dan stabilitas politik lokal. Dari segi fisiensi, tidak mungkin setiap daerah disamaratakan. "Tidak mungkin simetris semua. Daerah yang penduduknya lima juta, wakil kepala daerahnya satu. Tapi daerah yang penduduknya 12 ribu, satu juga wakilnya. Barangkali daerah yang pernduduknya 12 ribu itu tidak perlu wakil, cukup satu kada saja sudah cukup," ulasnya.
Bagaimana dengan pertimbangan soal stabilitas politik? Berdasarkan evaluasi Kementrian Dalam Negeri, 85 persen kepala daerah yang berpasangan dengan wakilnya, ternyata hanya bisa harmonis dalam kurun waktu yang singkat. "Kemesraannya cepat berlalu. Nah di situ terjadi pula kebingungan staf, mau pro kepala daerah atau wakilnya?" ulasnya.
Namun yang juga perlu dikhawatirkan adalah macetnya birokasi akibat konflik antara kepala daerah dan wakilnya. Sementara untuk menggerakkan birokrasi yang macet, dibutuhkan tunjangan.
JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan draft RUU Pemilukada. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah menginginkan Gubernur dipilih
BERITA TERKAIT
- Santri NU Sulteng Gabung Berani Gaspoll, Dukung Anwar-Reny Pemimpin yang Diinginkan Rakyat
- Siap Kawal TPS, Sukarelawan Anak Abah Bakal Gelar Apel Siaga
- Peduli Tanpa Diskriminasi, Elly Lasut Pemimpin yang Dekat dengan Masyarakat Muslim
- Debat Kandidat Pilgub Aceh Ricuh, Ini yang Terjadi
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Elly Lasut Punya Gagasan Jelas Menciptakan Pemerintahan Anti-KKN