Gubernur Dipilih DPRD, Wakil Cukup Ditetapkan

JAKARTA - Dosen Fisip Universitas Indonesia (UI), Soedarsono Hardjosukarto, menyatakan bahwa gubernur sebaiknya tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun oleh DPRD. Soedarsono berpendapat, karena kewenangan gubernur saat ini sangat terbatas. Padahal sebagai wakil pemerintah di daerah, peran gubernur harus diefektifkan.

Sementara untuk bupati dan walikota, Soedarsono mengaku setuju jika tetap dipilih rakyat melalui pemilihan langsung. "Pemberlakuan otonomi daerah membawa konsekuensi terbatasnya peranan gubernur, sementara untuk memilihnya melalui Pemilukada langsung butuh dana APBD yang sangat besar dan ketersediaan uang para calon untuk transaksi politik dengan parpol pengusung. Agar tidak sia-sia, sebaiknya gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat," kata Soedarsono dalam disuksi bertema “Mengkaji Ulang Pemilu Kada Provinsi: Gubernur Dipilih Langsung atau DPRD”, di Jakarta, Rabu (9/6).

Mantan Dirjen otonomi Daerah Depdagri itu menambahkan, Pemilihan Gubernur secara langsung selain menimbulkan potensi ketegangan sosial yang tinggi, juga rawan terhadap penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, mantan faktor politik pemilihan gubernur secara langsung juga berimbas kepada stabilitas dan daya saing pihak pemerintah provinsi.

Dari hasil pengamatan dan studinya, Soedarsono yang pernah menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri itu menyimpulkan, daya saing Indonesia sangat rendah karena energi rakyat sepanjang tahun digunakan untuk kepentingan politik pilkada. “Pemerintah Thailand saja baru berani menerapkan pemilihan langsung 20 tahun mendatang, karena mengutamakan daya saing. Jadi harus ada terobosan untuk seorang gubernur, lebih baik dipilih oleh DPRD dan wakilnya ditetapkan. Meskipun ada ongkos politik, tetapi lebih ringan,” katanya.