Gubernur Dipilih DPRD, Wakil Cukup Ditetapkan

Dia juga menegaskan, masyarakat juga jenuh dengan situasi politik dan pemilihan yang terus-menerus mulai tingkat desa, kabupaten, provinsi, legislatif hingga pemilihan presiden. “Jadi revisi UU 32 tahun 2004 harus mempertegas dan menjadikan daya saing sebagai faktor utama, disamping tetap mengakomodasi demokrasi,” ujar Soedarsono yang kini mengajar sosiologi ekonomi dan teori organisasi di FISIP-UI itu.

Pendapat senada juga dikemukakan Direktur Urusan Pemda, Ditjen Otda Kemendagri, I Made Suwandi. Menurut dia, dengan adanya pilkada langsung maka energi bangsa habis terkuras hanya pada persoalan Pilkada saja. Pengalaman menunjukan munculnya kasus-kasus ketidakserasian antara gubernur dan wakil gubernur yang masing-masing punya agenda sendiri yang tidak sejalan dan berimbas ke birokrasi. “Gubernur dan wakilnya itu serasi paling-paling hanya enam bulan. Setelah itu jalan sendiri-sendiri,” kata dia.

Made mengakui, dari sejumlah polling memang rakyat merasa terpuaskan dengan pilkada. Sementara dalam pertemuan dengan seluruh gubernur se Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu, semuanya juga merasa senang jika gubernur dipilih langsung alasan lebih terlegitimasi.(fas/jpnn)