Gubernur Gagal Awasi Rekrutmen CPNS

Persoalan ini, lanjutnya, menjadi salah satu dari tujuh area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi, yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. "Banyak sekali fungsi pengawasan gubernur yang tidak jalan karena tidak adanya dukungan bupati/walikota. Karena itu kami membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri," tandasnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Mangindaan menyatakan, Kemenpan-RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) telah mengeluarkan surat edaran pada gubernur dan bupati/walikota terkait rekrutmen CPNS. Dalam surat edaran tersebut, pemda diminta melaksanakan rekrutmen dengan mengedepankan aspek objektivitas, transparan, kompetitif, dan bebas KKN. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur diminta proaktif untuk mengawasi bupati/walikota selama rekrutmen berlangsung. (esy/jpnn)