Gubernur Gorontalo Jadi Warga Kehormatan TNI

jpnn.com - SURABAYA - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjadi warga kehormatan TNI, setelah melakukan “operasi militer” bersama 28 gubernur se-Indonesia lainnya, di dermaga Semampir, Satfibi, Koartim, Surabaya (6/10).

Rusli yang menjadi peserta latihan tembak terbaik ini, menerima pembaretan dan penyematan brevet TNI yang disematkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Rusli mengatakan penghargaan ini sebagai bukti pengakuan TNI, terhadap kerjasama dan sinergitas program yang terjalin selama ini.

"Saya sangat senang terterima sebagai warga TNI. Ini akan semakin menambah motivasi kami dalam bekerjasama dan bersinergi dengan TNI untuk menjaga keamanan dan pertahanan NKRI di daerah," kata Rusli.

Rusli yang juga mantan Bupati Gorontalo Utara ini menuturkan, selama ini hubungan antara TNI dan unsur Muspida lainnya di Gorontalo terjalin baik.
Hal itu dibuktikan dengan predikat Gorontalo sebagai daerah teraman di Indonesia Timur, serta teraman kedua se-Indonesia tahun 2013 berdasarkan evaluasi Kemenkopolhukam. Selain itu, berbagai program dan kegiatan TNI dan Polri mendapatkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah provinsi.

"Khusus untuk TNI banyak program yang sudah kita kerjasamakan, misalnya program Karya Bhakti TNI, dimana pembangunan infrastruktur pedesaan dikerjakan oleh TNI. Saat ini kami terus mendorong agar Gorontalo sudah memiliki Korem sendiri serta punya Kodim di tiap kabupaten dan kota,"
pungkasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, peran gubernur selama ini sangat penting dalam membantu tugas tugas TNI di daerah.
Moeldoko juga menjelaskan, peranan gubernur sangat dibutuhkan dalam sistem pertahanan terpadu,  untuk menjadikan daerah sebagai pusat pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

"Mulai saat ini, bapak-bapak para gubernur sudah resmi menjadi warga kehormatan TNI. Saya izinkan kepada Anda sekalian, untuk menggunakan baret dan brevet digunakan dalam memimpin apel TNI atau upacara resmi lainnya," kata Moeldoko.

Untuk diketahui, sebanyak 29 gubernur se-Indonesia, harus menjalani “operasi militer” di darat, laut dan udara untuk mendapatkan baret dan brevet TNI.