Gubernur Jabar Janji Sikat Premanisme di Kawasan Industri & Pabrik, Wamenaker: Dapat jadi Contoh

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari premanisme.

"Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik," ujarnya.

Dia pun menekankan bahwa segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ditertibkan.

"Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal," katanya.

Gubernur juga menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas.

Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan.

"Karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” kata Dedi.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK).