Gubernur Jabar Minta Pengadaan Vaksin Dievaluasi

jpnn.com - BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta proses lelang untuk pengadaan vaksin dievaluasi. Hal ini menyusul ditemukannya vaksin palsu yang telah beredar di masyarakat.

“Harus dievaluasi. Harus ditelusuri,” kata Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/6).

Heryawan mengatakan, proses pengadaan vaksin memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selama ini daerah hanya mendapat kiriman obat-obatan dan vaksin dari pemerintah pusat.

Meski begitu, pusat dan daerah harus segera melakukan penelusuran untuk memastikan terbebas dari vaksin palsu. “Mudah-mudahan terungkap, tidak di banyak tempat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Komite Ahli Imunisasi untuk menyusun rencana tindak lanjut. “Melakukan estimasi pemakaian/penjualan vaksin impor, agar dapat memperhitungkan dampak dari vaksin palsu ini,” katanya seperti dalam siaran pers yang diterima Radar, kemarin.

Dia pun menjamin, vaksin yang beredar di unit-unit pelayanan kesehatan aman dan tidak berbahaya. Berdasarkan hasil investigasi, kata dia, vaksin yang dipalsukan hanya vaksin impor yang harganya mahal.“Jadi kalau vaksin dari Biofarma tidak dipalsukan. Itu menurut pengakuan tersangka,” ucapnya.

Vaksin produksi Biofarma, katanya, hanya dijadikan sebagai bahan oplosan untuk vaksin palsu. Dia menjelaskan, vaksin yang dipalsukan adalah vaksin Engerix-B untuk hepatitis B, vaksin Havrix untuk hepatitis A, dan vaksin Pediacel untuk pertusis, difteri, tetanus, Hib, dan IPV.

Dirinya pun meminta masyarakat tetap tenang dan percaya dengan vaksin yang dipakai pemerintah untuk program vaksinasi wajib. “Jika anak anda mendapat imunisasi di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah, maka vaksin yang disediakannya asli,” ucapnya.