Gubernur Jangan Diamkan Wako Siantar

JAKARTA -- Mendagri Mardiyanto meminta Gubernur Sumut Syamsul Arifin untuk cepat melakukan klarifikasi di lapangan terkait situasi politik di Kota Pematang Siantar. Hasil klarifikasi harus segera disampaikan ke Mendagri Mardiyanto. Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang menjelaskan, Depdagri sudah menyurati Syamsul Arifin terkait persoalan di Pematang Siantar itu. Surat Depdagri ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Dearah (Dirjen Otda) Sodjuangon Situmorang. Surat itu bernomor 131.12/2100/Otda tertanggal 4 Agustus 2009.

"Surat tertanggal 4 Agustus yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara itu, mengharapkan agar Gubernur Sumatera Utara dapat segera melakukan klarifikasi lapangan terhadap permasalahan Walikota Pematang Siantar dimaksud dan melaporkan hasilmya kepada Mendagri kepada kesempatan pertama," terang Saut Situmorang di kantornya, Jumat (14/8).

Disebutkan Saut, hingga saat ini Depdagri masih menunggu laporan klarifikasi Syamsul Arifin. Saut membantah informasi yang beredar yang menyebutkan Mendagri Mardiyanto sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan dan Wakilnya Imal Raya Harahap. "Itu tidak benar," ucap Saut.

Pada akhir Juli lalu, Saut Situmorang sudah menjelaskan, Depdagri masih terus mengkaji persoalan politik di Siantar itu. Depdagri juga sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Negara (Setneg) Hatta Radjasa. Setneg juga sudah menyurati Mendagri, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan walikota dan wakil walikota Pematang Siantar. Surat Setneg yang dikirim ke Mendagri Mardiyanto bernomor B-3283/SETNEG/D tanggal 2 Juli 2009. Di surat itu juga dilampirkan berkas usul pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota  Pematang Siantar periode 2005-2010 yang dimohonkan DPRD setempat. Saut menjelaskan, berkas yang dari Setneg itu akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus ini.