Gubernur Kalbar Berbagi Tips Menangani Covid-19, Luar Biasa!

jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyampaikan sejumlah hal penting yang bisa dijadikan pelajaran dalam menangani Covid-19.

Bang Midji, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa salah satu yang paling penting ialah koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus ditingkatkan.

“Rapid test itu juga harus sebanyak-banyaknya," tegas Sutarmidji saat diskusi dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito secara virtual yang ditayangkan di channel YouTube BNPB, Jumat (3/7).

Menurut Sutarmidji, berdasar pengalamannya daerah yang paling banyak melakukan rapid test sekarang ini tingkat keterjangkitannya makin mengecil. Dia mencontohkan Kota Pontianak. Kota yang pernah dipimpinnya selama dua periode itu awalnya ada 117 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Bahkan, ujar Sutarmidji, awalnya diperkirakan 40 persen masyarakat Pontianak terdampak.

"Nah, karena kami melakukan rapid test sampai 23 ribu orang, maka sekarang Pontianak itu kasusnya relatif hampir tidak ada dalam waktu dua pekan terakhir. Kalaupun ada cuma satu, satu," ungkapnya.

Bang Midji juga menambahkan di Kalbar, dari 236 kasus positif Covid-19, sebanyak 20 persen di antaranya menimpa perawat dan dokter. Menurut dia, saat ini tingkat kesembuhan Covid-19 di Kalbar berada di atas 82 persen.

Bang Midji menambahkan, yang perlu dijaga adalah imunitas. Salah satu caranya ialah dengan memberikan asupan makanan yang gizinya sama di seluruh Kalbar. Bang Midji pun rutin setiap hari memantau menu makanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien.

"Saya pantau betul rumah sakit, setiap pagi mereka harus kirim apa daftar menunya (untuk pasien) ke handphone saya, supaya saya bisa kontrol benar tidak menunya. Kemudian saya bisa mengevaluasi berapa tingkat kesembuhan setiap hari," paparnya.

Selain itu, Bang Midji juga rutin mengontrol daerah yang melakukan rapid test. Menurut dia, daerah bisa saja mengklaim masuk zona hijau. Padahal, mereka tidak melakukan rapid test, sehingga tak ditemukan adanya kasus. "Padahal itu semu sebenarnya," tegas dia.

Menurut Bang Midji, yang harus dijaga sekarang ini bukan soal zona hijau atau bukan. Namun, kata dia, yang berbahaya adalah dari zona hijau kembali menjadi kuning, atau oranye. "Itu yang tidak kami kehendaki," katanya.

Menurut dia, yang paling bagus itu bukan dari awal pada posisi zona hijau. Sebab, ujar Midji, kalau tidak ada rapid test di daerah itu, bisa saja dianggap zona hijau.

"Namun dari merah menjadi oranye, menjadi kuning, itu yang hebat. Kemudian jadi hijau, itu yang kita kehendaki. Nah, di Kalbar kami melakukan seperti itu," ungkapnya.

Hanya saja, Bang Midji menekankan yang tidak kalah penting adalah harus satu bahasa atau satu standar. Menurut dia, selama ini masih ditemukan terjadi sejumlah hal yang tidak terkoordinasikan dengan baik.

Dia mengaku tidak setuju ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi izin swasta melakukan polymerase chain reaction (PCR).

Sebab, kata dia, kandungan virus yang dijadikan standar untuk menyatakan positif itu tinggi.

"Sehingga bahaya untuk kita. Sekarang kalau (swasta) 9000 misalnya, sementara standar Kementerian Kesehatan 4500. Nah, apakah yang 9000 kandungan virus di dalam PCR swab seseorang itu bisa dikatakan dia tidak bisa menularkan? Bisa saja. Harusnya, harus di bawah kendali pemerintah semuanya," kata dia.

Belum lagi, kata dia, bila ada rumah sakit di bawah instansi tertentu boleh mengirim sample sendiri ke pusat tanpa berkoordinasi dengan pemerintah provisin.

"Nah, kalau dia tidak berkoordinasi dengan kami, repot juga itu. Harusnya semua satu pintu kalau mau cepat selesai, standarnya pun harus sama," ungkap dia.

"Makanya kami punya PCR di Universitas Tanjungpura itu awalnya kandungan virus 250 dikatakan positif, tetapi itu terlalu rendah, sehingga kemudian kami sesuaikan standar Kemenkes," tambahnya.

Lebih lanjut, Bang Midji menyatakan pihaknya terus menggandeng TNI, Polri, maupun Sat Pol PP untuk mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dan hidup sehat serta bersih.

"Kalau saya, saya bilang sebagai kepala daerah (tingkat dua), saya beri sanksi semua (yang tidak disiplin). Semua yang berjualan di pasar tidak pakai masker, suruh tutup saja," katanya.

Karena itu, dia menegaskan, sekarang ini yang tidak masker tak boleh belanja ke pasar. "Yang tidak pakai masker, sarung tangan, tidak boleh berjualan," tegasnya.

Dia menegaskan pihaknya pun sudah menyiapkan masker dan lainnya. "Bahkan untuk santri yang mau kembali (ke pesantren) rapid test kami gratiskan, kami yang melakukan," ungkapnya.

Pihaknya juga memberikan standar makanan bergizi untuk pasien. Misalnya, madu, pepaya, pisang, alpukat, dan telur rebus.