Gubernur Kalbar Minta Pemekaran Dipercepat Sebelum Ibu Kota Baru

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, menilai pemekaran Kalbar menjadi dua provinsi penting dipercepat untuk menunjang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Sutarmidji, wilayah paling barat Kalimantan itu harus dimekarkan lebih dahulu, sehingga bisa menjadi daerah penyangga calon ibu kota negara.

"Harusnya (pemekaran Kalbar dulu baru pemindahan ibu kota), apalagi (ibu kota) berada di wilayah kalimantan, jangan sampai ibu kota di Kalimantan tapi (penduduk) di Kalbar miskin-miskin," ungkap H. Sutarmidji, kepada awak media di Pontianak, Rabu.

Ibu kota negara yang baru menurutnya tentu tidak harus berdekatan dengan aktivitas industri. Kawasan industri bisa dikembangkan di Balikpapan atau Provinsi Kalbar. Dengan demikian, kegiatan ekspor, khsusnya yang melalui jalur laut bisa melalui pelabuhan Internasional Tanjungpura (Kijing) di Kalbar.

"Itu justru lebih dekat ke mana-mana, lebih praktis dan ekonomis," katanya.

Melihat Kalbar sebagai wilayah provinsi terluas nomor empat se-Indonesia maka pemekaran menjadi solusi yang konkret. Termasuk juga Kalteng perlu untuk dimekarkan.

"Nah Kalbar insyallah lebih siap, kami tahun ini sudah mulai membangun infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur persiapan, kantor DPRD kami lakukan," terangnya.

Sementara itu, mengenai moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang masih berlaku sampai saat ini, Midji sapaan akrabnya lebih melihat dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pemekaran diprioritaskan untuk kawasan perbatasan.