Gubernur Keluhkan Ongkos Politik Pilkada

JAKARTA - Ongkos politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terutama gubenur, dinilai terlalu mahal dan tidak efektif. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan tunjangan yang diperoleh seorang gubernur.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang (SHS), saat tampil dalam seminar hari otonomi daerah di Hotel The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/4).

Dalam seminar bertajuk 'Kreativitas/Inovasi Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Publik' itu Sarundajang menyatakan, dirinya meyakini bahwa setiap gubernur yang ikut pilkada pasti mengeluarkan ongkos politik dalam jumlah besar. "Bisa puluhan sampat ratusan miliar, sementara tunjangan gubernur tidak cukup. Jadi bagaimana bisa mengembalikan modalnya, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memikirkannya sendiri," kata SHS di depan para peserta seminar.

Ongkos politik yang mahal itu, lanjutnya, sangat tidak efektif dan tidak efisien, sehingga perlu diubah mekanisme pemilihan gubernur. Hal itu dimaksudkan agar fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa maksimal. Selain itu, agar Gubernur tidak lagi memikirkan cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.