Gubernur Keluhkan Ongkos Politik Pilkada

"Saya setuju kalau gubernur dipilih oleh anggota DPRD, sedangkan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Mengapa? Karena gubernur fungsinya sebagai koordinator, pengawas, dan pengevaluasi. Sementara bupati/wali kota lebih teknis karena berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga figurnya harus sesuai keinginan rakyat," ucap mantan Irjen Depdagri itu.

Meski demikian Sarundajang menegaskan, meski dalam pilkada seorang calon kepala daerah dilegalkan mengeluarkan modal banyak, namun untuk money politic tetap dilarang. "Politik memang ada ongkosnya, yang tidak dibolehkan UU adalah money politics. Pilkada itu bukan pilih partai politik tapi figur," terangnya. (esy/jpnn)